Paluta , sumut24.net - Aliansi masyarakat Hukum Adat Paluta dan Palas (AMHAPULAS) sangat menyesalkan dan mengutuk keras perbuatan Lima Kepala Desa yaitu ,Kepala Desa Langkimat, Kepala Desa Aek Raru, Kepala Desa Paran Padang, Kepala Desa Janji Matogu dan Kepala Desa Mandasip Pandi kecamatan Simangambat, Kabupaten Padang Lawas,Utara provinsi Sumatera Utara yang telah bersedia menjadi saksi atas gugatan perkara perdata oleh Koperasi Parsub dan Koperasi Bukit Harapan terhadap pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Kehutanan RI tergugat I, Kejagung RI tergugat II dan Dishut Sumut tergugat III (Negara) dipengadilan Negeri Padang Sidempuan.
 
Gugatan perkara perdata yang dilakukan oleh Koperasi Parsub dan Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit (KPKS) Bukit Harapan kepada Pemerintah RI (Negara) adalah berlatar belakang karena telah mengalih fungsi kawasan Hutan Register 40 Padang Lawas menjadi perkebunan Kelapa sawit seluas 47 Ribu Hekatar berdasarkan amar putusan MA-RI Nomor  2642 K/Pid/2006 Tanggal 16 Februari 2006, yang mana dalam amar putusan MA-RI tersebut menyatakan bahwa lahan perkebunan Kelapa sawit seluas 47 Ribu Hektar dan asset diam lainnya menjadi milik Negara karena berada dalam Kawasan Hutan Register 40 Padang Lawas, selain itu dlam amar putusan juga ditetapkan bahwa Raja DL Sitorus dijatuhi Hukuman kurungan badan selama Lapan tahun dan denda Rp 5 M dalam perkara tindak pidana kehutanan berdasarkan Undang – undang 41 tahun 1999.
 
Kemudian  atas dasar AMAR putusan ini pulalah pihak KPKS Bukit Harapan dan Koperasi Parsub melakukan melakukan gugatan perkara perdata dengan alasan bahwa lahan perkebunan kelapa Sawit milik KPKS Bukit Harapan dan Koperasi Parsub bukan berada di kawasan hutan atau tanah Negara tapi berada diatas tanah adat/ulayat milik masyarakat Luhat simangambat dan Luhat Ujung Batu Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara yang diserahkan kepada Raja DL Sitorus dalam bentuk pago – pago dengan luas 110 Ribu Hektar.
 
Pada tahun 2010 pihak KPKS Bukit Harapan dan Koperasi Parsub telah melakukan gugatan perkara perdata pada objek yang sama dipengadialan Negeri Padang Sidempuan dan pada saat perkara itu berlangsung TK Nabirong Harahap menjadi saksi ke Lapan Negara dan pengailan Negeri Padang Sidempuan memutuskan Negara menang dalam perkara perdata tersebut.
 
Kemudian pada tahun 2016 kembali lagi pihak KPKS Bukit Haraapan dan Koperasi Parsub melakukan gugatan dan membonceng Lima (5) Kelapa Desa dari Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara untuk menjadi saksi dalam perkara perdata tersebut sebagai mana telah berlangsung pada persidangan lapangan hari Kamis  tanggal 06 Juni 2016 di Kecamatan Simangambat yaitu dikantor Desa masing – masing dari Lima (5) desa tersebut , kemudian pada hari selasa tanggal 14 Juni 2016, pada selanjutnya  pada hari selasa tanggal 21 Juni 2016 dan sidang kembali pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2016 dan akan dilanjutkan persidangan kembali setelah hari Raya idul Fitri 1437 H.
 
Pada saat di konfirmasi sumut24.net , TK.Nabirong Harahap (MB.Samsul Harahap) yang bertindak selaku saksi kedelapan pada perkara perdata dalam objek perkara yang sama tahun 2010 mengatakan secara tegas kepada para media yaitu sangat menyesalkan dan mengutuk keras Lima (5) kepala Desa yang telah menjadi saksi dalam gugatan perkara perdata terhadap pemerintah RI oleh KPKS Bukit Harapan dan Koperasi Parsub juga beliau (TK.Nabirong Harahap) mengatakan bahwa kelima Kepala Desa tersebut dia nyatakan telah melakukan gerakan terselubung untuk melawan Pemerintah RI atau dalam hal ini Negara.
  
Bahwa perbuatan yang dilakukan Lima (5) Kepala tersebut adalah merupakan perbuatan yang sama sekali tidak patut dan pantas juga tidak terpuji karena kepala Desa adalah merupakan bagian dari pemerintah Republik Indonesia  yang satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan pemerintah Pusat Daerah Tingkat I Provinsi dan Tingkat II Kabupaten/Kotamadya berdasarkan Undang – Undang Nomor  6 tahun 2014.
 
Hal senada juga disampaikan oleh ketua PB-MPB Paluta Suwato Hasibuan, juga menuding keras dan mengutuk perbuatan ke Lima Kepala Desa yang telah menjadi saksi dalam perkara perdata tersebut dan PB-MPB menambahkan juga sangat patut diduga ke Lima kepala Desa tersebut telah menerima sesuatu atau berupa janji dari pihak KPKS Bukit Harapan dan Koperasi Parsub dan PB-MPB Paluta meminta agar pihak yudikative mengusut sampai tuntas motivasi/moyive dari keterlibatan Lima Kepala Desa yang turut serta secara tidak langsung menggugat pemerintah RI (Negara) yaitu sebagai saksi dari perusahaan yang Illegal.
 
Dalam pemaparannya PB-MPB Paluta menyatakan bahwa KPKS Bukit Harapan dan Koperasi Parsub adalah penjahat kemanusian dan perusak Kawasan Hutan Lingkungan Hidup.
 
Hal Senada juga disampaikan oleh Ali Tambunan Ketua PPKRI Tabagsel bahwa perbuatan 5 kepala Desa tersebut adalah melanggar Konstitusi UUD 1945 dan hal ini merupakan bagian kecil dari bentuk perlawanan terhadap Negara (Pemerintah RI) dan sangat tidak masuk akal pemerintah Desa melawan pemerintah Pusat, tentu peristiwa ini mengingatkan kita kembali kepada peristiwa gerakan PRRI tahun 1957 – 1958 tutur Ali Sahbana Tambunan yang merupakan mantan anggota Polri dari kesatuan Brimob yang telah Pensiun dini alias mengundurkan diri.
 
Hal serupa juga disampaikan oleh Tokoh pemangku Adat Luhat Huristak yang tidak mau disebutkan namanya dengan tegas mengatakan sangat menaruh rasa keberatan terhadap perbuatan pihak Koperasi Parsub yang menggugat Negara (Pemerintah RI) tanpa melakukan musyawarah/mufakat dengan para pemangku adat Luhat Huristak dan akan menuntut pihak Koperasi Parsub yang menyatakan bahwa Lahan Koperasi Parsub berada/masuk diwilayah Luhat Simangambat, agar masyarakat luas mengetahui bahwa sejak Zaman pemerintah Kolonial Belanda yang sudah menetapkan pemerintah kerjaan/kehuriaan pada tahun 1927 – 1928 sungai Garingging dan sungai mahato Kiri serta padang tarutung dan ulu aek Ela masuk/berada diwilayah Luhat kerajaan/kehurian Luhat Huristak yang sekarang menjadi kecamatan Huristak Kabupaten padang Lawas Provinsi Sumatera Utara, dan beliau mengatakan siap perang turun kelapangan bersama masyarakat Luhat Huristak untuk mempertahankan warisan leluhur kami (Oppung Kami) PATUAN BARUMUN HASIBUAN sampai titik darah penghabisan.
 
Pemangku adat Luhat sosa Jae H Isnali Hasibuan sangat menaruh sikap Rasa Keberatan perbuatan Kepala Desa Langkimat Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara yang telah memperjual belikan tanah Adat/Ulayat masyarakat Sosa Jae Kecamatan Huta Raja Tinggi Kabupaten Padang Lawas kepada pihak lain seperti masyarakat Dusun Maju Jaya, Dusun Maju bersama dan Dusun Huta Tor Nauli juga termasuk kepada Koperasi Parsub, dan masyarakat Hukum Adat Sosa Jae Desa Huta Raja Tinggi siap turun kelapangan untuk mengusir pihak lain yang telah menduduki Tanah adat/ulayat masyarakat Hukum Adat Luhat Sosa Jae atau Tanah wilayah kecamatan Huta Raja Tinggi Kabupaten Padang Lawas, sebagai bukti awal kami telah turun kelapangan
 
untuk menata batas antar kecamatan Huristak (Luhat Huristak) dengan Kecamatan Huta Raja Tinggi (Luhat sosa jae) pada bulan mei yang lalu, dalam kesempatan itu juga beliau (H.Isnali Hasibuan) menyampaikan rasa terimakasih dan penghargaaan yang setinggi tingginya kepada MB.Samsul harahap (TK.Nabirong harahap) yang telah turut dan langsung turun kelapangan bersama pemerintah Daerah Padang Lawas dalam hal penataan Batas antara Kecamatan Huristak dengan Kecamatan Huta Raja Tinggi Kabupaten Padang Lawas Utara ,Provinsi Sumatera Utara, juga H Isnali Hasibuan menyatakan dengan tegas bahwa masyarakat Hukum Adat Luhat Sosa Jae Kecamatan Huta Raja Tinggi siap mendukung Pemerintah RI Melaksanakan Eksekusi lapangan berdasarkan amar putusan MA-RI Nomor 2642 K/Pid/2006 Tanggal 16 Februari 2006 dan mengutuk keras perbuatan lima Kepala Desa dari Kecamatan simangambat yang telah menjadi Saksi dalam gugatan perkara perdata terhadap Negara dan beliau berharap agar Bupati Padang Lawas Utara memberhentikan ke Lima Kepala tersebut karena perbuatan ke Lima Kepala Desa tersesbut adalah merupakan perbuatan gerakan terselubung melawan pemrintah RI.
 
Hal senada juga diungkapkan oleh pemangku adat Luhat Simangambat dan Luhat Ujung Batu kepada Wartawan Metro TV pada bulan Juni 2015 (Tim Metro Realitas Metro TV) bahwa mereka sangat mendukung pemerintah RI (Negara) melaksanakan Eksekusi berdasarkan Putusan MA-RI Nomor 2642 K/Pid/2006 Tanggal 16 Februari 2006.
 
Sekda Paluta Berang Pada saat dikonfirmasi awak media Sekdakab Paluta TK.Palid Hasibuan tentang keterlibatan 5 Kepala Desa dikecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara beliau (Sekdakab Paluta) sangat terkejut dan marah kemudian langsung memerintahkan ajudannya untuk memanggil  Asisten I Kabupaten Paluta Burhanuddin Harahap lalu kemudian memerintahkan Asisten I Pemkab Paluta untuk memanggil 5 Kepala Desa tersebut serta  mencari apa motif dari 5 Kepala Desa tersebut terlibat menggugat Pemerintah RI (Negara) dengan perusahaan perkebunan Kelapa Sawit yang tidak memiliki izin (illegal).
 
Pada saat  Ketua Mahasiswa Paluta Bersatu (PB-MPB) kabupaten Paluta juga mengkonfirmasi Wakil Bupati Paluta mengenai ijin dan atau persetujuan dari Bupati Paluta tentang keterlibatan 5 Kepala Desa dari Kecamatan Simangambat yang dijadikan saksi oleh KPKS Bukit Harapan dan Koperasi Parsup untuk menggugat Pemerintah RI (Negara), Namun Wabub Paluta mengatakan " sampai saat ini sama sekali tidak mengetahui keterlibatan 5 Kepala Desa tersebut untuk menjadi saksi melawan Pemerintah RI (Negara) dalam Gugatan perkara Perdata  Kawasan Hutan Register 40 Padang Lawas oleh Koperasi Parsub dan KPKS Bukit Harapan sampai hari ini belum ada masuk surat ke meja saya untuk saya disposisi tutur Wabub Paluta pada saat itu Kepada ketua PB-MPB Paluta dengan wajah sedikit merasa heran/terkejut (tarsonggot).
 
 

LIPUTAN : PAUZAN S. SIR.

Rate this item
(1 Vote)

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

 

Terima kasih telah mengunjungi website kami. Saran selalu di pertimbangkan. Dilarang keras Copas Kecuali lampirkan sumber. " Informasi Akurat Dan Terpercaya " . Terimakasih

This module can not work without the AcyMailing Component

Iklan