Pemkab Padang Lawas - (Sumut) Kangkangi Permendikbud No.06 Tahun 2018 " Diduga 122 Kepsek Bermasalah "

PALAS ( sumut24.net ) - Penugasan seorang guru untuk menjadi dan diangkat menjadi kepala sekolah terlebih dahulu melalui beberapa tahapan dan harus sesuai dengan Permendikbud No.06 Tahun 2018 , terkait permasalahan pengangkatan guru menjadi kepala sekolah tersebut , sumut24.net meminta tanggapan dari Ketua DPD LSM Garda Taruna Nusantara (GANTARA) Provinsi Sumatera Utara Bapak Syahmuliyadi Harahap , berikut tanggapan beliau "
 
Dimana Permendikbut tersebut,seorang guru yang akan menduduki sebagai kepala sekolah haruslah memiliki KUALIFIKASI AKADEMIK SERJANA (S1) ATAU DIPLOMA EMPAT (D IV) dan atau serendah rendahnya memiliki golongan tiga c (lll/c) bagi pegawai negri sipil/ASN, serta berumur setinggi-tingginya 56 tahun dan mengajar sebagai guru minimal 3 tahun disekolah tersebut , jika dia kepala sekolah sd harus mengajara di SD tersebut 3 tahun begitu juga dengan  SMP .
 
Selain itu, PERMENDIKBUD NO.6 THN 2018 Juga memperketat persyaratan seorang guru untuk menjadi kepala sekolah , dimana seorang calon kepala sekolah harus terlebih dahulu dan wajib menjalani DIKLAT untuk mendapatkan Sertifikat calon kepala sekolah (CAKEP) , kegiatan diklat yang dilaksanakan,juga harus dari lembaga yang dibawah naungan Kemendikbud , seperti Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS) setelah kegiatan diklat selesai barulah lembaga memberikan nilai dan sertifikat Cakep kepada guru yang lulus diklat untuk menjadi kepala sekolah.
 
 
Karna sertifikat CAKEP tersebut menjadi syarat wajib sebelum duduk di kursi kepala sekolah dan jika guru yang diangkat dan dilantik jadi kepala sekolah tidak memiliki sertipikat CAKEP dan Nomor Unik Kepala Sekolah (NUKS )maka keberadaan kepala sekolah tersebut tidak akan diakui oleh kemendikbud dan akan terkendala atau berdampak dalam pencairan dana BOS/biaya oprasional sekolah serta Tunjangan Sertifikasi Guru.
 
" jadi salah besar jika ada Pemkab/Bupati yang melantik seorang guru untuk menjadi kepala sekolah,jika guru tersebut tidak memiliki sertifikat calon kepala sekolah  (Cakep) dan Nomor Unik Kepala Sekolah(NUKS) " Tegasnya.
 
Menyikapi hal adanya pelantikan seratus dua puluh dua (122) orang ASN , selain guru , terdapat juga beberapa Pengawas dilingkungan Dinas Pendidikan Padang lawas yang dilantik menjadi kepala sekolah oleh Bupati Padang Lawas H.Ali Sutan Harahap  (TSO) beberapa bulan yang lalu.
 
Wartawan sumut24.net yang bertugas di Kabupaten Palas melakukan komfirmasi kepada beberapa guru yang diangkat dan dilantik menjadi kepala sekolah untuk menindak lanjuti terkait apakah mereka sudah mengikuti Diklat dan memiliki sertifikat CAKEP dan Nomor Unik Kepala Sekolah(NUKS) dan yang bersangkutan (guru yang diangkat dan dilantik ) rata-rata mengatakan tidak ada dan belum pernah mengikuti Diklat.
 
Dari pengakuan beberapa guru yang di angkat menjadi Kepala Sekolah oleh Bupati Padang Lawas Ali Sutan Harahap (TSO) diduga kuat bahwa Bupati , BKD dan Dinas Pendidikan Padang Lawas telah kangkangi Permendikbud No.06 Tahun 2018.
 
Di konfirmasi kepada PLT Dinas Pendidikan Padang lawas R.Pulungan terkait persyaratan wajib bagi guru yang diangkat dan dilantik untuk jadi kepala sekolah harus memiliki sertifikat CAKEP dan kartu unik kepala sekolah (NUKS) beliau dengan tegas mengatakan bahwa beliau tidak dilibatkan dan itu masih Kepala dinas yang lama , dan terkait apa dasar Dinas Pendidikan dan Bupati Padang lawas mengakui guru yang diangkat dan dilantik menjadi kepala sekolah sementara tidak memiliki sertifikat Cakep dan NUkS , sementara Kemendikbud saja tidak mengakui sesuai Permendikbub no.6 tahun 2018 beliau menjawab " inikan peraturan baru dan agak terlupakan sehingga terjadi pelantikan " ujarnya,lanjutnya " 
memang seharusnya guru-guru yang di angkat menjadi kepala sekolah harus memiliki sertifikat Cakep dan NUKS dulu , ibarat mereka mau menajak sawah harus disiapkan dulu tajaknya, makanya kedepannya kita akan lakukan sesuai apa yang menjadi peraturan.
 
Terkait jika nantinya ada kendala pencairan dana BoS  , beliau mengatakan " itu urusan maneger BOS , karena ia yang mengetahuinya " pungkasnya.(Liputan Myd)
Rate this item
(0 votes)

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

 

Terima kasih telah mengunjungi website kami. Saran selalu di pertimbangkan. Dilarang keras Copas Kecuali lampirkan sumber. " Informasi Akurat Dan Terpercaya " . Terimakasih

This module can not work without the AcyMailing Component

Iklan